Beranda / News

Pemerintah Wacanakan PNS hanya Dapat Gaji, Bakal Hapus Tunjangan Kinerja

news.terasjakarta.id - Kamis, 1 Juni 2023 | 13:50 WIB

SHARE
Share Whatsapp Share Facebook Share Twitter Share Link
Pemerintah wacanakan PNS hanya dapat gaji tunjangan kinerja dihapus.

Pemerintah wacanakan PNS hanya dapat gaji tunjangan kinerja dihapus.

Penulis : Esil Yulinar
Editor : Esil Yulinar

JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, pemerintah terus berupaya untuk mencapainya dengan melakukan salah satu cara yakni melakukan perubahan kelembagaan secara menyeluruh.

Diketahui, hal itu diungkapkan langsung oleh Bogat Widyatmoko selaku Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas dalam FDG bersama Pengusaha Rancangan Awal RPJP 2024-2045 kemarin.

Dengan jelas Bogat mengatakan Indonesia menginginkan yang lebih baik pada tahun 2045, atau Indonesia emas yang bercirikan kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.

Baca Juga : 2023 GulaVit Jakarta E-Prix Ajak Siswa SMAN 13 Peduli Lingkungan dan Terlibat di Industri Motorsport

Dalam cara-cara yang direncanakan pemerintah yang akan ditempuh untuk menuju Indonesia Maju pada tahun 2045, Bogat mengatakan mereka ingin menyederhanakan regulasi (peraturan), mereformasi sistem gaji dan pensiun PNS, mempercepat pemeberantasan korupsi, dan mendigitalkan layanan publik.

Selain itu, Pemerintah juga akan memperkuat partai politik yang berintegritas dan mendorong partisipasi yang berarti dari masyarakat sipil. Bahkan Bogat mengatakan bahwa itu semua dilakukan secara bertahap.

Selain itu, menurut Bogat, hal tersebut dapat dimulai dari transformasi tata kelola pemerintah, khususnya pada penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, dan manajemen ASN ataupun PNS.

Bogat juga menerangkan bahwa pemerintan ingin mereformasi sistem gaji para ASN dengan hanya menerapkan gaji tunggal atau single salary.

Baca Juga : Nadiem Makarim Berencana Buat Sistem Marketplace Rekrutmen Guru PPPK 2024, Apa Maksudnya?

Diketahui, pada tahun 2019 silam, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan pernah menyampaikan wacana penerapan single salary.

Dengan tegasnya, Sri Mulyani menegaskan sistem pembayaran gaji tunggal (single salary) tetap harus dikaji dengan benar secara menyeluruh agar tidak merugikan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi harus dilakukan secara bertahap.

Saat itu Sri Mulyani mengatakan kemampuan keuangan negara tergantung dengan kemampuan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Oleh karena itu harus secara bertahap dilakukannya.

Baca Juga : Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru per 1 Juni 2023: Pertamax Turun, Bagaimana Pertalite?

Lebih lanjut, melansir dai data BKN, single salary (penggajian tunggal untuk semua PNS adalah komponen tunjangan-tunjangan yang selama ini melekat akan dihapus.

PNS nantinya hanya akan menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya akan dinaikkan.

Dalam sistem penggajian tunggal (single salary) tersebut, tunjungan anak dan istri, tunjangan besar dan tunjangan lainnya, semuanya termasuk dalam gaji pokok.

Tentu saja gaji yang diberikan sesuai pada beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sitem gaji yang disesuaikan dengan risiko pekerjaan yang dilakukan menciptakan sistem gaji yang adil.

Baca Juga : Presiden Jokowi Jadi Inspektur Upacara Peringati Hari Lahir Pancasila di Monas Hari Ini

Kriteria ini tidak hanya adil, tetapi juga membuat para aparatur tersebut saling bersaling untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

SHARE
Share Whatsapp Share Facebook Share Twitter Share Link