Beranda / News

Begini Tanggapan Sri Mulyani Soal Anggaran Bansos yang Capai Rp496 Triliun di 2024

news.terasjakarta.id - Senin, 5 Februari 2024 | 10:58 WIB

SHARE
Share Whatsapp Share Facebook Share Twitter Share Link
Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi bahwa anggaran bansos di tahun 2024 mencapai Rp496 triliun. (Foto: ist)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi bahwa anggaran bansos di tahun 2024 mencapai Rp496 triliun. (Foto: ist)

Penulis : Rury Pramesti
Editor : Rury Pramesti

JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi bahwa anggaran bantuan sosial yang mencakup BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bansos pangan, BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan) nilainya sekitar Rp496 triliun di APBN tahun 2024.

Sri Mulyani juga menjelaskan jika nilai anggaran tersebut naik mencapai Rp20 triliun bila dibandingkan dengan APBN di tahun 2023 yang hanya Rp476 triliun.

"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun," ungkap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan ini juga berjanji akan terus memonitor realisasi dari anggaran bansos itu, dan juga menegaskan bila bansos ini juga akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang tengah terjadi di lapangan.

Baca Juga : 4 Daftar Bansos Pemerintah yang Masih Cair di 2024, Ada PIP hingga PKH!

Selain itu, Sri Mulyani juga menjawab mengenai bansos yang jadi sorotan menjelang Pilpres 2024.

Diketahui, jika Presiden Jokowi ini baru merilis sejumlah bansos, salah satunya BLT yang dibagikan untuk memitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima.

Yang mana, tiap penerima ini akan mendapat bantuan BLT sekitar Rp600 ribu selama tiga bulan, mulai dari Januari sampai Maret 2024.

Akan tetapi, pemerintah memutuskan jika pemberian bansos akan dilaksanakan secara sekaligus di bulan Februari yang bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Baca Juga : BPNT Tahap 6 Mulai Cair, Simak Cara Cek Bansos Kemensos dengan Mudah!

Tentunya, hal ini pun menjadi sorotan banyak masyarakat.

Mantan petinggi Bank Dunia ini menegaskan jika bansos adalah salah satu program yang telah dianggarkan oleh APBN.

Di satu sisi, Sri Mulyani juga mengungkap bila orang tidak mampu atau miskin ini perlu mengetahui dari mana sumber uang negara yang diberikan untuk bansos (Bantuan Sosial) tersebut.

Hal ini bisa jadi sebuah edukasi baru terkait soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masyarakat awam.

Menurutnya, masyarakat juga perlu tahu bila bantuan sosial ini asalnya dari pajak orang-orang mampu dan mereka pun juga perlu ikut mengawasi APBN.

Baca Juga : Begini Cara Cek Nama Penerima Bansos dan PKH Lewat HP, Simak Informasinya!

Bansos Jadi Sorotan Jelang Pilpres 2024

Seperti yang diketahui, Bansos (bantuan sosial) kini kembali jadi sorotan masyarakat usai Presiden Jokowi kembali menyalurkan BLT jelang Pilpres 2024 karena memakan anggaran yang cukup besar.

Nantinya, di bulan Februari ini, Jokowi akan menggelontorkan program bansos, yaitu BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Yang mana, anggaran ini membutuhkan anggaran mencapai Rp11,2 triliun dengan penerima hampir 18,8 juta orang.

Pemberian BLT ini ditujukan untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen.

Akan tetapi, ada sebagian pihak yang menyebutkan hal ini jadi salah satu langkah untuk mengambil simpatisan masyarakat di tengah maraknya aksi kampanye partai yang makin memanas jelang Pemilu.

Menkeu Sri Mulyani juga telah menegaskan jika pemberian bansos itu adalah instrumen yang telah ada di APBN sehingga semuanya pun telah disetujui oleh partai politik di DPR.

Bansos di Era Presiden Jokowi

Sementara itu, dari sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, ada banyak sekali bantuan yang diluncurkan sejak tahun 2014 sampi 2023.

Di awal bulan November 2014 silam, Jokowi telah meluncurkan sebuah Program Indonesia Pintar (PIP), Program Simpanan Keluarga Sejahtera serta Program Indonesia Sehat.

Lebih lanjut, presiden Jokowi juga serahkan kartu pada sejumlah warga yang hadir di acara tersebut, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dengan bertahap, ia telah membagikan lebih dari 15 juta kepada para keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Indonesia.

Mulai dari KKS sebagai pengganti (KPS), Kartu HP (SIM Card) yang isinya uang elektronik untuk akses Simpanan Keluarga Sejahtera, KIP, serta KIS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

SHARE
Share Whatsapp Share Facebook Share Twitter Share Link