Beranda / News

Jelang Pemilu, Kemenag Gelar Doa Bersama Lintas Agama 11 Februari 2024

news.terasjakarta.id - Jumat, 9 Februari 2024 | 16:45 WIB

SHARE
Share Whatsapp Share Facebook Share Twitter Share Link
Pelunasan Biaya Haji 2024 Bakal Dibuka Mulai 9 Januari

Jelang Pemilu 2024, Kemenag gelar doa bersama lintas agama demi kelancaran dan kemajuan Indonesia pada 11 Februari 2024. (Foto: Kemenag)

JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar doa bersama lintas iman.

Doa bersama ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesuksesan Pemilu Damai 2024.

Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan dengan memanjatkan doa kelancaran proses pemilu dan kemajuan Indonesia di masa mendatang.

Baca Juga : Kemenag Umumkan Hasil Seleksi Petugas Haji PPIH Arab Saudi pada 26 Februari 2024

Seperti yang diketahui, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenag, Menag Yaqut Cholil Qoumas merencanakan doa bersama ini digelar pada 11 Februari 2024.

"Insya Allah, pada 11 Februari kita akan menggelar doa bersama," ungkapnya pada Jumat, 9 Februari 2024.

Menteri yang akrab disapa Gus Men ini mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang tokoh dari berbagai agama.

Hal ini sekaligus sebagai dukungan moral kesuksesan Pemilu 2024.

“Doa juga akan diikuti secara daring oleh para tokoh agama dan masyarakat seluruh Indonesia,” sambungnya.

Sebelumnya, Gus Men juga mengimbau khatib pada salat Jumat, 9 Februari 2024, agar menyebarluaskan pesan pemilu damai.

Baca Juga : Kemenag Rilis Senam Haji di Pesawat untuk Pertama Kali, Jaga Istithaah Kesehatan Jemaah

“Pelaksanaan pemilu semakin dekat. Kami mengimbau Khatib Jumat untuk menyampaikan pesan pentingnya menyukseskan pemilu yang damai," ujarnya.

Dengan begitu, masyarakat diminta agar menghargai perbedaan pilihan politik.

Hal ini diharapkan turut menguatkan persaudaraan dan kerukunan serta mendorong umat untuk menggunakan hak suara secara bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, ia juga meminta agar tidak menjadikan masjid sebagai tempat kampanye politik.

“Pengurus BKM dari pusat hingga desa juga diimbau agar masjid tidak digunakan sebagai tempat kampanye politik praktis dengan mendukung partai atau paslon tertentu,” sambungnya.

Begitu pula dengan para tokoh agama untuk menyampaikan pesan yang sama kepada umat masing-masing.

Baca Juga : Intip Syarat Daftar KIP Kemenag 2024, Segini Besaran yang Didapat

Imbauan ini tertuang dalam Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag yang ditujukan kepada Kakanwil Kemenag provinsi, Kakankemenag kabupaten/kota, dan Kepala KUA kecamatan, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di wilayah¬nya masing-masing, serta para ketua pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir masjid.

Berikut adalah bunyi surat imbauan tersebut.

Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag

  1. Menjaga kondusivitas umat dan sakralitas masjid di wilayahnya, dengan mencegah aktivitas politik praktis di masjid. Dalam hal terjadi gejala politisasi masjid atau polarisasi umat, agar segera menanganinya dan berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang di wilayahnya.
  2. Mendorong para pengurus dan pengelola masjid untuk memedomani dan menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan (terlampir), termasuk kepada para penceramah/dai, khatib Jumat, serta segenap jamaah masjid.
  3. Mengimbau para khatib Jumat untuk menyampaikan pesan-pesan pemilu damai, persaudaraan dan kerukunan nasional, serta mendoakan kesuksesan Pemilu dan keutuhan bangsa, dalam khutbah tanggal 9 Februari 2024 yang akan datang.

Surat Edaran Menag Nomor 09 Tahun 2023

Sementara itu, berikut adalah bunyi Surat Edaran Menag Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

  • Bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif.
  • Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, hubungan baik intra dan antarumat beragama, dan menjaga keutuhan bangsa dan negara.
  • Menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
  • Tidak mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan.
  • Tidak menghina, menodai, dan/atau melecehkan pandangan, keyakinan, dan praktik ibadat umat beragama serta memuat ujaran kebencian.
  • Tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan intoleransi, diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif.
  • Tidak bermuatan kampanye politik praktis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

SHARE
Share Whatsapp Share Facebook Share Twitter Share Link