Beranda / News

Masa Tenang Pemilu 11-13 Februari 2024, Simak Larangan hingga Sanksi Jika Melanggar

news.terasjakarta.id - Sabtu, 10 Februari 2024 | 13:19 WIB

SHARE
Share Whatsapp Share Facebook Share Twitter Share Link
nyoblos,kotak suara,pemilu2024,KPU,pilpres2024,pemilu

Larangan hingga sanksi jika melanggar di masa tenang Pemilu pada 11-14 Februari 2024. (Ilustrasi : Terasjakarta.id)

Penulis : Adinda Salsabila
Editor : Adinda Salsabila

JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Masa tenang Pemilu dimulai 11-13 Februari 2024, simak larangan hingga sanksi yang dikenakan apabila melanggar.

Masa kampanye Pemilu 2024 akan berakhir hari ini Sabtu, 10 Februari 2024.

Tahapan Pemilu selanjutnya akan memasuki masa tenang dan pencoblosan.

Baca Juga : KPU Catat Ada 81 Lembaga Survei Resmi untuk Quick Count Pemilu 2024

Aturan masa tenang Pemilu 2024 diatur dalam PKPU Nomor  3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Masa tenang dalam aturan tersebut artinya masa yang tidak dapat digunakan melakukan aktivitas kampanye Pemilu.

Dengan demikian, saat masa tenang Pemilu 2024, maka Alat Peraga Kampanye (APK) sudah tidak terpasang lagi.

Baca Juga : Jelang Pemilu, Kemenag Gelar Doa Bersama Lintas Agama 11 Februari 2024

Untuk jadwal masa tenang kampanye Pemilu 2024 dimulai pada Minggu, 11 Februari 2024 hingga Selasa, 13 Februari 2024.

Namun, jika Pilpres 2024 terjadi dua putaran, maka masa tenang dilaksanakan dua kali.

Jadwal masa tenang kampanye Pemilu 2024 untuk putaran kedua direncanakan mulai Minggu, 23 Juni 2024 hingga Selasa, 25 Juni 2024.

Larangan saat Masa Tenang Pemilu 2024

Selama masa tenang, ada sejumlah hal yang dilarang untuk dilakukan peserta Pemilu atau tim kampanye 2024.

Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

  • Memilih pasangan calon
  • Tidak menggunakan hak pilihnya
  • Memilih partai politik peserta Pemilu tertentu
  • Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota tertentu
  • Memilih calon anggota DPD tertentu

Selain itu, saat masa tenang, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.

Lembaga survei juga dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu.

Peserta Pemilu 2024 dilarang melakukan kegiatan, seperti memberi hadiah atau barang dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Pada masa tenang Pemilu yang dijadwalkan 11-13 Februari 2024, peserta pemilu wajib untuk mematuhi aturan dan larangan yang berlaku.

Jika melanggar, maka sanksi akan siap menanti.

Sanksi Melanggar Aturan Masa Tenang Pemilu 2024

Apabila pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih akan diancam dengan hukuman pidana penjara 4 tahun dan denda puluhan juta.

Pasal 523 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilu menyebutkan:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 509 UU 2017 tentang Pemilu juga menyebutkan:

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

SHARE
Share Whatsapp Share Facebook Share Twitter Share Link