Beranda / News

3 Pakar Hukum dan Sutradara Film Dirty Vote Dilaporkan ke Mabes Polri, Diduga Langgar UU Pemilu

news.terasjakarta.id - Selasa, 13 Februari 2024 | 16:44 WIB

SHARE
Share Whatsapp Share Facebook Share Twitter Share Link
dirty vote,pemilu

Tiga pakar hukum dan sutradara Dandhy Dwi Laksono dilaporkan ke Mabes Polri oleh DPP Foksi setelah rilis film dokumenter Dirty Vote. (Foto: Instagram @dandhy_laksono)

JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Tiga pakar hukum dan sutradara film Dirty Vote dilaporkan ke Mabes Polri.

Laporan ini dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi).

Ketua DPP Foksi M. Natsir Sahib menyampaikan bahwa pihaknya tengah berusaha melapor sejak kemarin, Senin, 12 Februari 2024.

Baca Juga : Apa itu Politik Gentong Babi di Film Dirty Vote? Simak Pengertian dan Sejarahnya!

Akan tetapi, terdapat kekurangan berkas sehingga pihaknya melengkapi berkas pada hari ini, Selasa, 13 Februari 2024.

"Kemarin kami telah laporkan hanya saja kekurangan berkas. Hari ini kami melengkapi berkas," kata Ketua Umum Foksi M. Natsir Sahib.

Dalam laporan tersebut, terlapor yang didaftarkan adalah tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti.

Ketiga dosen hukum ini tampil dalam film dokumenter Dirty Vote yang memaparkan data terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Selain itu, Dandhy Laksono selaku sutradara selaku sutradara juga dilaporkan bersama.

Menurutnya, film Dirty Vote ini merugikan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga : JK soal Film Dirty Vote: Masih Sopan, Baru 25 Persen Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

Selain itu, film ini juga dirilis pada masa tenang jelang hari pencoblosan.

Dengan begitu, pihaknya menduga ada pelanggaran aturan pemilu yang dilakukan oleh keempat terlapor.

"Di masa tenang memunculkan film tentang kecurangan Pemilu yang bertujuan membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu capres, itu bertentangan dengan UU Pemilu," ujarnya.

Karena hal inilah, ia menilai film ini termasuk bentuk pelanggaran serius dan tendensius terhadap salah satu calon.

Ia memperkuat argumen dengan mengungkap keterlibatan tiga pakar hukum tersebut yang tergabung dalam tim reformasi hukum di Kemenkopolhukam.

Tim ini terbentuk pada saat Mahfud MD, calon wakil presiden Pemilu 2024, masih menjabat.

Natsir menuding para akademisi tersebut menghancurkan demokrasi dan memenuhi unsur mufakat jahat.

Yakni, dengan membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, tandas Natsir.

Dengan begitu, ia menilai tiga pakar hukum dan sutradara di film Dirty Vote melanggar Pasal 287 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Melalui laporan ini, pihaknya meminta Bareskrim Mabes Polri mengusut dugaan pidana pelanggaran pemilu ini secara profesional dan presisi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

SHARE
Share Whatsapp Share Facebook Share Twitter Share Link