JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Badan Nasiona Penaggulangan Bencana (BNPB) bakal menggunakan Teknologi Modifikasi Cuasa (TMC) untuk mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang berpotensi terjadi terjadi di musim kemarau panjang di tahun 2023.

TMC bakal digunakan BNPB sebagai bagian dari operasi darat dan lau selain koordinasi dengan kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah terkait.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa kemarau panjang berpotensi terjadi di tahun 2023.

Dimana dirediksi cuaca di Indonesia diprediksi akan lebih kering dibandingkan periode tiga tahun terakhir. Yakni tahun 2020, 2021 dan 2022.

Baca Juga : BNPB: Total 122 Bencana Alam Terjadi di Tahun 2023, Sebanyak 377.924 Orang Mengungsi

Kondisi tersebut berakibat potensi Karhutla semakin tinggi karena dampak mengeringnya lahan akibat rendahnya curah hujan.

"BNPB telah menyiapkan strategi agar karhutla bisa dikendalikan dan diatasi saat kemarau panjang yang berpotensi terjadi di tahun 2023," ungkap Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 yang dihelat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta pada Jumat (20/1/2023).

Suharyanto mengatakan strategi yang dimaksud yakni melalui langkah operas darat, udara serta melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuasa (TMC).

Selain berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah.

Kepala BNPB, Letjen TNI, Suharyanto saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 yang dihelat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta pada Jumat (20/1/2023). (terasjakarta.id/ist) a BNPB Suharyanto

Baca Juga : Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan disertai Angin Kencang

Dalam pelaksanaan penanagnan karhutla, Suharyanto pun mengemukakan BNPB bakal menyiapkan 49 helikopter.

"Bila 49 helikopter masih kurang bisa kami tambah sesuai dengan kebutuhan," tandas Suharyanto.

Puluhan helikopter tersebut digunakan untuk patroli dan water bombing utuk teknologi modifikasi dan merekayasa cuca (TMC).

"BNPB juga menyiapkan dana operasional siap pakai," lanjutnya.

Adanya potensi kemarau panjang ini, Suharyanto pun mengimbau pemerintah daerah untuk menetapkan status kedaruratan. Status kedaruratan ini diperlukan karena BNPB tidak bisa memberikan dukungan bila tidak ada status tersebut.

"Syarat dana BNPB bisa masuk ke daerah bla daerah tersebut telah berstatus darurat atau tanggap darurat," imbuh Suharyanto.

Adapun langkah-langkah ini ditambahkan Suharyanto berkaca dari pengalaman penanganan karhutla di tahun 2022 yang dinilai cukup berhasil dengan menurunnya luas lahan yang terbakar dibanding tahun 2021.

Yaitu dari 358.867 hektar pada tahun 2021 menjadi 204.894 hektar pada 2022. Saat itu sebanyak 55 unit helikopter water bombing dan 33 unit dikerahkan untuk patroli.

Namun terlepas dari itu faktor alam di tahun 2022 juga diakui Suharyanto juga cukup mendukung karena kondisi cuaca relatif lebih basah dibanding tahun sebelumnya.