JAKARTA, TERASJAKARTA.ID-- Pembagian THR 2023 akan dilaksanakan paling lambat tanggal 18 April 2023 sesuai pada penetapan Presiden Jokowi terkait tanggal imbauan batas akhir pembagian THR 2023.

Imbauan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di Istana Presiden pada Jumat, 13 Maret 2023.

Jokowi meninta supaya THR 2023 bisa diberikan perusahaan ke pekerja/buruh paling lambat tanggal 18 April 2023.

Baca Juga : Bank Indonesia Batasi Penukaran Uang Baru Rp3,8 Juta per Orang

Menteri Perhubungan, Budi Karya SUmadi mengungkapkan hal tersebut usai rapat terbatas antara Jokowi dan jajaran menterinya.

Budi Karya mengungkapkan bahwa imbauan tersebut berkaitan dengan swasta juga akan memberikan THR 2023 lebih awal sehingga tanggal 18 Maret 2023 nanti dapat dipastikan akan mendapatkan THR 2023.

THR sendiri bersifat wajib diberikan perusahaan kepada para tenaga kerjanya, dan telah diatur dalam peraturan pemerintah maupun Surat Edaran yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan terkait THR.

Mengacu pada Pasal 79 PP 36/2023, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya, dan sanksi tersebut bertingkat mulai dari teguran hingga yang terberat pembekuan operasional.

Baca Juga : ASN dan Pejabat Dilarang Buka Puasa Bersama? Ini Tanggapan Mahfud MD

Untuk THR 2023, memang belum keluar Surat Edaran dari Menaker, namun dapat dipastikan akan segera dikeluarkan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Surat Edaran terkait Tunjangan Hari Raya atau THR 2023 tengah disiapkan Kementrian Ketenagakerjaan menjelang hari raya Idul Fitri 2023.

Mengacu pada Permen Ketenagakerjaan Nomor 6/2013 terkait THR keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.

Baca Juga : Cara Mudah Dapatkan Pinjaman KUR BRI Buat Modal Usaha di Bulan Ramadhan

Dalam aturan Permenaker nomor 6/2013, pembayaran THR bagi pekerja/buruh wajib diberikan dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan Hari keagamaan masing-masing, serta harus dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan berlangsung.

Jika mengacu pada Permenaker nomor 6/2016 terkait THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan, maka yang berhak menerima THR dalam sebuag perusahaan adalah pekerja atau buruh yang telah bekerja selama paling sedikit satu bulan selama berturut-turut.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi bahwa Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada seluruh pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Baca Juga : BI Siapkan Uang Baru Rp195 Triliun Saat Ramadhan dan Idul Fitri, Bisa Ditukar di 5.066 Lokasi

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja minimal satu bulan secara berturut-turut namun kurang dari 12 bulan, akan diberikan THR secara proporsional, dengan rincian jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 12 bulan, jumlah THR yang akan diberikan sebanyak satu bulan upah.

Namun, jika perusahaan memiliki Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, atau Peraturan Perusahaan yang lebih baik dibandingkan Permenaker diatas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan sesuai pada PKB dan PP tersebut.