JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sependapat dengan Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla (JK) yang menilai Pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah.

Dari itu Mahfud sepakat dengan sikap JK yang mendorong adanya hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Saya baru saja lihat ceramahnya Pak Jusuf Kalla di UI kemarin, memang angket ini diperlukan, karena pemilu ini menurut Pak JK ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 sampai sekarang ini pemilu terburuk," kata Mahfud di kawasan Pasar Baru pada Jumat, 8 Maret 2024.

Baca Juga : Relawan Ganjar-Mahfud Tolak Hasil Pilpres, Minta Pemungutan Suara Diulang! 

Perlunya hak angket kata Mahfud agar dugaan kecurangan ini tidak terjadi di pemilu berikutnya.

Di mana pemenangnya adalah yang paling punya uang dan memiliki akses ke kekuasaan serta menyalahgunakannya.

"Menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan begitu, 'Ah Pak Mahfud kan paslon', pastilah begitu, makanya saya enggak ngomong begitu," tegas dia.

Mengutip pernyataan JK, Mahfud menyebut bahwa hak angket dapat menjadi forum klarifikasi demi mencegah krisis politik dan ekonomi.

"Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi, krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan," kata Mahfud.

Baca Juga : Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina Demi Dukung Ganjar-Mahfud

"Kalau politiknya belum selesai lalu ini ketemu, yang menjadi korban nanti negara, ini Pak Jusuf Kalla yang saya pahami dari ceramahnya," kata dia.

Sebelumnya, JK menilai bahwa Pemilu 2024 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia.

Hal itu disampaikan JK dalam acara diskusi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, Jawa Barat pada Kamis, 7 Maret 2024.

"Bagi saya, sering saya mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya oleh orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang," kata JK.
Dia khawatir, Indonesia akan kembali ke masa otoriter jika Pemilu terburuk ini tetap dibiarkan.