JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Kementerian Agama (Kemenag) bakal membuka 110.553 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK).

Jumlah formasi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Sebelumnya, Kemenag mengajukan 151.489 formasi ASN yang terdiri dari 61.708 CPNS dan 89.781 PPPK.

Baca Juga : Jadwal Rekrutmen CPNS dan PPPK Dibuka Mei 2024

Namun, formasi yang sudah disetujui oleh KemenpanRB sebanyak 110.553.

Dari total 110.553 formasi ASN di Lingkungan Kemenag, sebanyak 20.7272 dialokasikan untuk CPNS dan 89.781 untuk PPPK.

“Dari 151.489 usulan Kementerian Agama, formasi yang sudah kita setujui adalah 110.553. Untuk CPNS-nya 20.772 formasi, sedang PPPK-nya 89.781 formasi,” ujar Menpan RB Abdullan Azwar Anas dalam keterangan resmi dikutip Rabu, 3 April 2024.

Baca Juga : Bersiap! Lowongan CPNS IKN untuk Fresh Graduate Dibuka Maret 2024

Menurutnya, alokasi formasi CPNS dan PPPK di lingkungan Kemenag tahun 2024 ini menjadi terbanyak selama enam tahun terakhir.

Meski begitu, belum ada rincian formasi CPNS dan PPPK Kemenag 2024, seperti posisi lowongan yang dibuka, persyaratan, kualifikasi, administrasi, dan lainnya.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan rekrutmen CPNS dan PPPK Kemenag 2024 akan dibuka untuk guru madrasah, guru Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Katolik, dosen perguruan tinggi keagamaan negeri, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, dan penempatan di IKN.

Yaqut menjelaskan kebutuhan formasi ASN di lingkungan Kemenag yang banyak itu disebabkan oleh beberapa pertimbangan, di antarannya:

• Banyak ASN Kemenag yang memasuki usia pensiun
• Pemekaran wilayah
• Alih status penegerian sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemenag

Pegawai kami yang memasuki usia pensiun pada 2024 sampai 2028 itu ada 48.991 ASN. Nah ini tentu menjadi konsen kami terkait usia pensiun pada rentang empat tahun ke depan,” tutur Yaqut.

“Ada juga pertimbangan terkait pemekaran wilayah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan, dan juga beberapa program alih status penegerian dan madrasah dan sekolah-sekolah lain di bawah Kementerian Agama,” sambungnya.