CILACAP,TERASJAKARTA.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mulai melakukan pemasangan serentak 1 juta patok tanah untuk Indonesia.

Berlangsung di Cilacap, pemasangan patok yang mengusung tema 'Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok', Hadi berharap semua masyarakat melakukan pemasangan patok di tanah masing-masing.

"Pemasangan patok batas tanah penting dilakukan secara mandiri, dengan cara tersebut setiap warga punya kesadaran dalam menjaga batas-batas tanahnya, Selain itu secara langsung juga berdialog dan bersepakat dengan tetangga mengenai batas tanah masing-masing," kata Hadi, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga : Perang Rusia vs Ukraina: Simak Rentetan Kejadian di Hari ke-345, Uni Eropa Batasi Harga Produk Minyak Rusia

Program yang diberi nama Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas atau disingkat GEMAPATAS ini dicanangkan sekaligus sebagai gerakan melawan mafia tanah yang sering mengganggu warga masyarakat.

"Mafia tanah seringkali hadir memanfaatkan kekaburan dan ketidakjelasan batas-batas kepemilikan tanah. Tanah yang sudah diwariskan turun temurun kemudian berubah menjadi sengketa karena anak cucu pemilik tanah tidak tahu persis letak dan batas-batas tanah milik orang tua mereka. Dari sinilah Mafia tanah mulai bermain. Jadi penting sekali GEMAPATAS ini agar warga bersama keluarganya, memasang sendiri patok batas-batas tanahnya," ujarnya.

GEMAPATAS yang digelar oleh Kementerian ATR/BPN ini dilangsungkan secara serentak seluruh Indonesia.

Baca Juga : Cegah Kenaikan Harga, Bulog Sebar 186 Ribu Ton Beras Dalam Operasi Pasar

"Kita mulai gerakan kesadaran ini, 1 juta patok adalah permulaan, gerakan ini akan terus sampai seluruh bidang tanah di Indonesia bisa dipetakan dan di sertipikatkan," jelas Hadi.

Gerakan pemasangan 1 juta patok ini juga tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai gerakan pemasangan patok terbanyak dan serentak di Indonesia, atau bahkan di dunia.

"semakin tinggi partisipasi masyarakat termasuk dalam memasang patok batas tanah, maka semakin tinggi juga keberhasilan program PTSL," kata Hadi.

Baca Juga : Update Jadwal Sidang Vonis Sidang Ferdy Sambo Cs di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius dalam memberantas mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.

“Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?” ujar Presiden dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/8/2022).

Jokowi mengatakan, bahwa saat ini khususnya di Jawa Timur masih ada sekitar 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, Kepala Negara mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.

Baca Juga : Minyakita Langka! Pemerintah Pusat dan Pemda Saling Cari Kambing Hitam

“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurus sertifikat tanah. Pada tahun 2016, Presiden mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu.

“Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa,” kata Presiden.