JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Seruan tolak bayar pajak viral di sosial media, imbas kasus pejabat pajak nakal.

Sebagai informasi, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil menceritakan mengenai kasus penyelewangan yang dilakukan Gayus Tambunan beberapa tahun lalu.

Ulama NU sepakat memberikan ultimatum pemerintah agar serius mengawasi pegawai DJP supaya bekerja dengan benar.

Baca Juga : Sri Mulyani Minta Pegawai Pajak Tak Usah Naik Moge, Jalan Kaki Saja

"Ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU tidak bayar pajak karena ternyata di pakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan," kata Said Aqil.

Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo buka suara terkait seruan menolak bayar pajak yang tengah ramai.

Ia meminta masyarakat untuk membedakan kasus yang tengah ramai dengan kewajiban membayar pajak.

Baca Juga : Setelah Dirjen Pajak, Ternnyata Sri Mulyani Punya Moge Ratusan Juta

Suryo menjelaskan, pajak masuk ke kas negara akan kembali ke masyarakat untuk pembangunan.

Selain itu, pajak merupakan salah satu pilar besar dari sumber penerimaan negara

"Membayar pajak merupakan suatu pembicaraan dan kewajiban warga negara," kata Suryo dalam Konferensi Pers, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga : Sri Mulyani Didesak Lakukan Evaluasi Tukin Pegawai Pajak Usai Kasus Rafael Alun Trisambodo

Lebih lanjut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo turut menanggapi seruan Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil terkait ajakan tidak membayar pajak.

Yustinus bilang, seruan yang disampaikan Said adalah bentuk kepedulian dirinya terhadap pajak sehingga mengajak masyarakat ikut dalam pengawasan.

Selain itu, apabila masyarakat benar melakukan stop membayar pajak maka akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat bawah.

"Sangat percaya beliau (Said Aqil) ingin mendukung supaya masyarakat tetap mengawasi, enggak mungkin iuran BPJS 96 jutra orang gratis, masak mau kita hentikan," kata Yustinus.