JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto telusuri kepemilikan lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. 

Untuk itu, Hadi Tjahjanto memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Jakarta Utara untuk menelusuri lebih dalam terkait kepemilikan lahan Tanah Merah di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Adapun saat ini, status lahan Tanah Merah kembali menjadi sorotan usai tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat 3 Maret 2023.

Warga yang tinggal di zona merah Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara tak mau jika harus dipindah ke Rusun. (ist)

Hadi Tjahjanto memaparkan, lahan Tanah Merah di sekitar Depo Pertamina Plumpang dimiliki oleh beberapa pihak yakni masyarakat, Pertamina dan swasta. 

Baca Juga : Luhut Bilang Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang Mesti Dipindah, Kompensasi Harus Dikaji

Sekarang ini pihak ATR/BPN sedang melakukan penelusuran terkait batas kepemilikan lahan Tanah Merah. 

"Masih ditelusuri mana yang punya rakyat, mana punya Pertamina, mana punya swasta itu," kata Hadi dalam konferensi pers di Hotel Shangri La, Selasa 7 Maret 2023.

Hadi memastikan pihaknya akan segera merampungkan proses penelusuran kepemilikan tanah di sekitar Depo Pertamina Plumpang. 

Puing reruntuhan rumah warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara. (terasjakarta/ist)

"Secepatnya rakyat butuh kepastian," ucapnya. 

Baca Juga : PDIP Usul Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang Direlokasi ke Rusun

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan ada sejumlah solusi untuk menghindari kejadian kebakaran yang memakan belasan korban jiwa itu terulang.

Bisa masyarakat yang direlokasi atau Depo Pertamina Plumpang yang dipindahkan. 

Presiden Jokowi pun menyerahkan kepada jajarannya untuk menentukan pilihan. 

Warga panik berhamburan keluar rumah saat mendengar ledakan di Depo Pertamina Plumpang yang kebakaran. (terasjakarta)

"Tanah Merah ini kan padat dan penuh, harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” tandas Jokowi.