JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bakal mengganti biaya produksi bagi petani yang sawahnya gagal panen akibat terendam banjir. 

BNPB hanya akan melakukan penggantian biaya produksi bagi yang sawahnya terendam banjir pada periode tri wulan pertama 2023.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Baca Juga : BNPB: 835 Bencana Terjadi Sepanjang 2023, Paling Banyak Banjir dan Longsor

“Penggantian yang dimaksud adalah biaya produksi, sehingga diharapkan petani dapat memulai lagi produksi di musim berikutnya,” terangnya saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu 12 April 2023.

Dirinya menegaskan, yang mendapat penggantian biaya produksi hanya sawah yang gagal panen akibat bencana banjir.

“Bukan puso karena hama atau lainnya,’ jelas Suharyanto.

Saat ini BNPB sedang menyusun perencanaan sosialisasi dan pendataan petani yang sawahnya rusak akibat terendam banjir di masing-masing provinsi terdampak.

Baca Juga : BNPB: 628 Bencana Terjadi di Indonesia sepanjang 2023, Sebanyak 100 Nyawa Melayang

Kepala BNPB juga mengungkap, sepanjang tahun 2023 telah terjadi 835 bencana di Indonesia. 

Data bencana di Indonesia tersebut tercatat hingga tanggal 12 April 2023.

Suharyanto membeberkan, paling banyak bencana yang terjadi di 2023 yakni bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem. 

Baca Juga : 30 Orang Tewas pada Longsor Natuna, BNPB Prioritaskan Pencarian Korban Hilang

“Sebagai informasi, hingga 12 April 2023 jumlah kejadian bencana yang terjadi mencappai 835 kejadian dan didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem,” ujar Suharyanto. 

Dalam kesempatan tersebut, Ia mengungkapkan bahwa BNPB masih dipercaya sebagai koordinator penanganan Covid-19 dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Baca Juga : 1.124 Kali Gempa Terjadi di Jayapura Sejak 2 Januari 2023, BNPB Minta Warga Waspada

“Terkait penanganan Covid dan PMK, meskipun situasi relatif terkendali, Satgas Covid dan PMK masih ada dan digabung menjadi satu dengan masa tugas hingga akhir Juni 2023,” ujar Suharyanto yang juga sebagai Ketua Satgas Covid-19 dan PMK.