JAKARTA, TERASJAKARTA.ID - Wakil Presiden (Wapres) Ma,ruf Amin menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusut pelanggaran di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat.

Perintah terhadap Mahfud MD tersebut, Wapres kemukakan di depan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Adapun, sebelumnya ramai diperbincangkan bila Moeldoko diduga bekingi Ponpes Al Zaytun Indramayu.

Baca Juga : MUI Kaji Pencabutan Izin Ponpes Al Zaytun Indramayu, Diduga Menyimpang dari Ajaran Islam

Dugaan bekingi Ponpes Al Zaytun itu mencuat usai Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), Imam Supriyanto mengungkapkan kedekatan antara Moeldoko dan Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al Zaytun Indramayu.

Hal itu dikatakan Imam Supriyanto dalam sebuah wawancara dengan tvOne dalam program Catatan Demokrasi pada Selasa, 20 Juni 2023.

"Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, itu seorang Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Pak Moeldoko. Saya sangat menyayangkan sekali, Pak Moeldoko masih membangga-banggakan kemarin itu,"kata Imam.

Bahkan kata Imam, Moeldoko yang membuka akses, kapan pun Panji Gumilang perlu bantuan ke Polres hingga Mabes Polri.

Baca Juga : Pimpinan Ponpes Al Zaytun Indramayu Panji Gumilang Ngaku Komunis usai Didemo

Menanggapi carut marut di Ponpes Al Zaytun, Wapres Ma'ruf Amin meminta Mahfud MD segera mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan.

"Saya dengar sudah ada dari NU Jawa Barat dari Persis ya Kemudian dari MUI nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan pak di tingkat Menko Polkam (Mahfud MD) untuk membahas Langkah apa yang harus kita ambil," kata Wapres dikutip Kamis, 22 Juni 2023.

Wapres melanjutkan, jika terbukti ada penyimpangan, nanti Kemenko Polhukam dan Kemenag akan berkoordinasi terkait langkah apa yang bakal diambil.

Baca Juga : Panji Gumilang Akui Ponpes Al Zaytun Indramayu Biasa Rayakan Natal: Jangan Diherankan!

"Jadi kita setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan kemudian tentu akan ada rapat koordinasi Kementerian Menko Polkam dan Kementerian Agama saya minta ditindaklanjuti," pungkas Ma'ruf Amin.

Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Harus Diproses Hukum, Pengurus Diganti dan Santrinya Dibina

Wakil Sekjen bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah menegaskan, pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Indramayu Panji Gumilang harus diproses hukum.

Dia menduga, Panji Gumilang menjadi aktor utama yang menyebabkan Ponpes Al Zaytun Indramayu menyimpang dari ajaran Islam.

Baca Juga : Semasa Mengajar di Ponpes Al Zaytun Indramayu, Pendeta Saifuddin Disebut Ringan Tangan, Salah Dikit Keplak!

Selanjutnya, dilakukan pergantian pengurus Ponpes Al Zaytun serta pembinaan terhadap para santri dan pegawai oleh Kemenag dan MUI.

"Ya tentu kalau dianggap cukup dengan personal Panji Gumilang yang harus dilakukan penindakan hukum. Selanjutnya yayasan dan pendidikannya dilakukan mungkin penggantian pengurus, di-screening ulang lagi dan karena menyangkut banyak orang di sana yang bekerja di yayasan dan sebagainya ya tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama bersama MUI," ujarnya di Kemenko Polhukam pada Rabu, 21 juni 2023.

Ikhsan mengatakan, saat ini MUI sedang mengkaji rekomendasi pencabutan izin Ponpes Al Zaytun Indramayu ke pemerintah.

Ikhsan Abdullah menyampaikan Ponpes Al Zaytun Indramayu diduga menyimpang dari ajaran Islam.

Baca Juga : Heboh! Kabar Ponpes Al Zaytun Perbolehkan Santri Zinah Asal Bayar Rp2 Juta Uang Penebus Dosa Beredar

"Ya itu lagi dianalisis. Semuanya sedang dikaji," kata Ikhsan.